Dirmanews.com, Binjai – Mewakili Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda tentang APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Selasa (17/11).
Turut hadir Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD Kota Binjai H. Juli Sawitma Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD Kota Binjai Hairil Anwar, para Staf Ahli, para Asisten, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, anggota DPRD Kota Binjai, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam penyampaiannya, Sekda Kota Binjai menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Ia berharap Ranperda APBD Kota Binjai dapat disetujui bersama sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025–2029 yang mengusung visi pembangunan “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Secara garis besar, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun komponen pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat disepakati tepat waktu dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami juga meminta seluruh OPD terkait untuk berperan aktif dalam proses pembahasan demi kelancaran dan percepatan penyelesaiannya,” ujar Chairin. (bay)



