Dirmanews.com, Rantau Bais – Puluhan warga yang tergabung dalam Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais Maju (Kop. IKRAM) bersepakat untuk menghutankan kembali (reboisasi) kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di RT 02/RW 12 Dusun Sejati, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tegas ini diambil menyikapi maraknya perambahan dan alih fungsi ratusan hektare hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum audiensi yang digelar di Bet Cafe Ujung Tanjung, Kamis (12/11/2026), guna mengantisipasi potensi gesekan fisik di lapangan.
Pertemuan yang dipandu oleh Kanit Intel Polres Rokan Hilir ini turut dihadiri oleh Pj. Penghulu Rantau Bais Adrizam, Ketua Kop. IKRAM Khomsaruzam alias Amsyar, bendahara koperasi, serta perwakilan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, juru bicara perwakilan anggota masyarakat, Juprizal, mempertanyakan legalitas penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pihak kepenghuluan atas lahan seluas 400 hektare yang sebelumnya dialihkan oknum pengurus koperasi kepada kelompok Gultom cs.
Saat ini, kelompok tersebut diketahui tengah melakukan penebangan kayu untuk membuka lahan perkebunan sawit.
Hasil audiensi memutuskan bahwa seluruh kawasan HPT yang telah dirambah—termasuk areal seluas 400 hektare yang digarap Gultom cs.—akan dihutankan kembali tanpa terkecuali dengan tanaman kayu kehutanan. Usulan warga ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Kop. IKRAM, Khomsaruzam alias Amsyar.
Juprizal menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum ke tingkat pusat apabila upaya pemulihan hutan tersebut mendapat perlawanan atau intervensi dari pihak-pihak berkepentingan.
“Jika program masyarakat untuk menghutankan kembali kawasan HPT ini ada yang menghalangi atau menggagalkan, kami akan segera menyurati Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH),” tegas Juprizal, Jumat (13/11/2026).
Ia merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3, yang memberikan kewenangan negara untuk menertibkan penguasaan kawasan hutan ilegal sekaligus melakukan penguasaan dan pemulihan kembali aset di kawasan hutan. (S. Purba)
