Dirmanews.com, Rohil – Dugaan perbedaan mencolok luasan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Rantau Bais Sejati (KOPRABAS) di kawasan Hutan Produksi (HP) Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, menjadi sorotan publik. Luas lahan yang dikelola koperasi tersebut ditengarai membengkak jauh melampaui data inventarisasi Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Hutan.
KOPRABAS yang mulai aktif sejak 2018 dan berlokasi di Jalan Simpang PT Rantau Bais ini diinformasikan mengelola kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 3.000 hektare yang terbagi dalam empat avdeling. Aktivitas perkebunan ini disebut-sebut mendapat sokongan modal dari seorang pengusaha bernama Yohanes, meski kerap tersandung polemik legalitas alih fungsi kawasan hutan.
Berdasarkan penelusuran di lapangan pada Sabtu (07/11/2026), seorang pekerja pemanen (dodos) sawit membenarkan bahwa areal perkebunan KOPRABAS membentang seluas sekitar 3.000 hektare. Ketika ditanya mengenai pengelola kebun, pekerja tersebut menyebut nama H. Yardi dan Yohanes.
Informasi ini memicu tanda tanya besar lantaran sebelumnya petugas Satgas Kehutanan sempat turun melakukan inventarisasi terkait dugaan belum adanya izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.
Dari pendataan Satgas saat itu, luasan kebun sawit KOPRABAS di dalam kawasan hutan tercatat hanya sekitar 860 hektare.
“Terdapat selisih luasan yang sangat mencolok, mencapai kurang lebih 2.200 hektare antara temuan Satgas dan kondisi riil di lapangan,” ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dikonfirmasi terpisah, Anir yang mengaku sebagai Humas KOPRABAS menghubungi redaksi pada Selasa (10/11/2026) untuk memberikan klarifikasi. Ia menyebut Yohanes merupakan seorang pengusaha percetakan asal Medan dan bukan pemilik lahan.
“Pemilik lahan adalah anggota KOPRABAS dengan surat-surat kepemilikan atas nama warga. Namun, memang benar pekerja KOPRABAS digaji oleh Yohanes dengan sistem borongan,” jelas Anir.
Selain persoalan selisih luas lahan, aspek perlindungan tenaga kerja di perkebunan tersebut turut dipertanyakan. Diperkirakan terdapat sekitar 300 pekerja pemanen yang diupah secara borongan berdasarkan target Tandan Buah Segar (TBS), namun disinyalir belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
KOPRABAS juga diduga belum memenuhi ketentuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Saat dikonfirmasi mengenai jaminan sosial pekerja tersebut, Anir enggan berkomentar jauh. “Saya tidak tahu, itu urusan Yohanes,” ujarnya singkat.
Sementara itu, pantauan di lokasi memperlihatkan areal perkebunan sawit berusia muda tersebut tampak tertata rapi dengan akses infrastruktur jalan yang memadai. Setiap harinya, truk jenis Colt Diesel bermuatan belasan ton TBS terlihat lalu-lalang mengangkut hasil panen keluar dari kawasan kebun. KOPRABAS dan pihak pemodal juga dikabarkan terus melakukan ekspansi dengan mengganti rugi ratusan hektare lahan warga di sekitar lokasi. (S.Purba)
