Dirmanews.com, Dumai – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Selasa (2/6/2026).
Aksi yang berlangsung di kawasan menuju Pelabuhan Lubuk Gaung dan Kecamatan Sungai Sembilan tersebut mendapat pengamanan dari personel TNI dan Polri sehingga arus lalu lintas tetap terkendali dan tidak menimbulkan gangguan berarti bagi pengguna jalan.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Dumai, Paisal, turut hadir dan menyampaikan orasi di hadapan para peserta aksi. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan surat edaran yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas I Dumai karena dinilai telah menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat dan pekerja pelabuhan.
“Berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, namun hingga kini belum ditemukan solusi yang dapat diterima semua pihak,” ucapnya.

Beliau menyampaikan rencana untuk mengirimkan surat resmi guna meminta pertemuan yang melibatkan pihak KSOP, serikat buruh, koperasi TKBM, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam orasinya, Paisal juga melontarkan pernyataan bernada ancaman terhadap kantor KSOP apabila surat resmi tersebut tidak mendapat respons. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP Kelas I Dumai, Diaz Saputra, saat dihubungi menyatakan dirinya akan segera kembali ke Dumai dan mengikuti arahan untuk menghadiri rapat yang direncanakan pada Jumat mendatang.
Adapun tuntutan utama Aliansi Advokasi TKBM dalam aksi tersebut meliputi:
Kesempatan kerja yang adil, transparan, dan partisipatif. Perlindungan hak-hak pekerja serta kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tata kelola kepelabuhanan yang profesional dan berkeadilan.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait tuntutan para buruh. Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah, pihak pelabuhan, perusahaan terkait, dan perwakilan pekerja guna menghindari eskalasi konflik di kemudian hari. (Sp)



