Dirmanews.com, Langkat – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Musrenbang merupakan fondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa program pembangunan tanpa perencanaan yang matang akan kehilangan arah, kesinambungan, dan keselarasan.
Menurut Bobby, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” menjadi dasar penyusunan RKPD Sumut 2027. Tema tersebut dimaknai sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah guna memperkuat daya saing dan mendukung pemulihan pascabencana.
Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan bahwa arah pembangunan Sumut tahun 2027 difokuskan pada enam basis utama, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.
Ia juga menyoroti percepatan pembangunan di Kepulauan Nias sebagai salah satu prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah Provinsi Sumut telah menetapkan tiga klaster pengembangan di wilayah tersebut, meliputi kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Penguatan jalur logistik menjadi prioritas, termasuk pembangunan fasilitas pergudangan dan cold storage sebagai pusat distribusi,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan program pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2026, yang awalnya difokuskan di Kepulauan Nias dan kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana. Di sektor kesehatan, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan prioritas penempatan di wilayah Nias.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret dan berkualitas.
“Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran penting sebagai wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” ujar Syah Afandin.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Ia berharap seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (bay)
