Dirmanews.com, Bengkalis – Warga Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis, mengeluhkan penelantaran lahan kawasan hutan seluas ±190 hektare yang diklaim oleh pengusaha berinisial HI warga Kisaran, Sumatera Utara.
Lahan tersebut berada di RT 04 RW 03 Dusun Bakti dan dikabarkan diperoleh melalui ganti rugi dari eks karyawan PT Sri Buana pada 2016–2017 dengan total klaim mencapai ±250 hektare.

Dari luasan tersebut, warga menyebut hanya sekitar ±60 hektare yang dikelola dan ditanami sawit, sementara sisanya dibiarkan terlantar selama hampir delapan tahun hingga menjadi semak belukar.
Kondisi ini dinilai sangat berisiko, mengingat lahan didominasi gambut dan berbatasan langsung dengan kebun sawit milik masyarakat di wilayah Parit Purba sebelah barat.
Warga khawatir kebakaran hutan dan lahan dapat merembet ke kebun mereka, terlebih tidak ditemukan embung maupun sistem drainase di area tersebut.
Atas kondisi itu, warga meminta Bupati Bengkalis Kasmarni turun tangan menertibkan lahan kawasan hutan yang dinilai ditelantarkan. Mereka menilai pembiaran tersebut tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan dan mata pencaharian petani sawit di sekitarnya.
Sementara itu, DPD Aliansi Kajian Jurnalis Indonesia (AKJI) Provinsi Riau mengaku telah dua kali melayangkan surat konfirmasi kepada Hadi Ismanto, namun tidak mendapat jawaban.
Ketua DPD AKJI Riau, Syaiful Aula, menyebut pihaknya akan melaporkan dugaan penelantaran lahan tersebut dan meminta Pemkab Bengkalis mengambil alih ±190 hektare lahan terlantar untuk dijadikan aset Desa Tanjung Leban.
Syaiful menegaskan, meskipun pemilik mengantongi SKGR, penelantaran lahan dapat melanggar PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Ia juga menyoroti dugaan penguasaan lahan pertanian yang melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, kecuali untuk korporasi berbadan hukum. (Sp)



