Dirmanews.com, Dumai – Pernyataan Wali Kota Dumai, H. Paisal, yang terekam saat menghadiri aksi unjuk rasa buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan mengucapkan kalimat “Bakar KSOP” berbuntut panjang. Ucapan tersebut kini menjadi polemik dan berujung pada laporan polisi yang diajukan seorang warga Kota Dumai.
Muhammad Putra, warga Jalan Nelayan, melaporkan H. Paisal ke Polres Dumai pada 11 Juni 2026. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor: STPL/B/85/VI/2026/SPKT/POLRES DUMAI/POLDA RIAU terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pada hari yang sama, ribuan massa yang tergabung dalam organisasi buruh SBSI 1992 menggelar aksi long march menuju Mapolres Dumai di Jalan Sudirman. Setelah menyampaikan laporan, massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Dumai untuk menyampaikan pernyataan sikap secara damai.

Namun, menurut massa aksi, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Dumai yang menemui mereka saat aksi berlangsung. Massa kemudian melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kota Dumai yang berjarak sekitar 200 meter dari kantor wali kota.
Di gedung legislatif, massa yang terdiri dari unsur Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai, pengurus dan badan pengawas koperasi, PUK SBSI 1992, IKB-TKBM, serta UUPJ-TKBM Kota Dumai menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mengaku kecewa karena tidak ada anggota DPRD yang hadir untuk menerima aspirasi secara langsung.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti hasil rapat Forkopimda Kota Dumai pada 5 Juni 2026 yang membahas persoalan pengelolaan TKBM di pelabuhan. Mereka mendesak agar dua opsi penyelesaian yang diberikan kepada pihak KSOP Kelas I Dumai dicabut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan pelabuhan dan mengganggu stabilitas daerah.
Selain itu, massa juga mengkritik sikap Ketua DPRD dan salah seorang anggota DPRD Kota Dumai yang dinilai tidak netral dalam menyikapi konflik yang berkembang di sektor tenaga kerja bongkar muat.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Wali Kota Dumai maupun DPRD Kota Dumai terkait tuntutan yang disampaikan massa serta laporan polisi yang telah diajukan.
Polemik mengenai pengelolaan TKBM di Pelabuhan Dumai sendiri masih menjadi perhatian berbagai pihak karena menyangkut kepentingan tenaga kerja, aktivitas pelabuhan, serta kelancaran arus logistik di wilayah tersebut. (Sp)


