Dirmanews.com, Medan – Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara serta Penandatanganan MOU Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang diadakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada pagi hari tanggal 23 Juli 2024.
Acara ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si, dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Walikota Se-Sumut, Kepala BI, Kepala BPS, Bulog, serta SKPD Provsu dan SKPD Kabupaten/Kota se-Sumut.
Pj Gubernur Agus Fatoni dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar High Level Meeting TPID 2024 dengan tema “Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se-Sumatera Utara”. Kegiatan rutin ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan mengantisipasi inflasi di Sumatera Utara, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Agus Fatoni menjelaskan empat usulan agenda utama dalam pertemuan tersebut: Gerakan Penurunan Inflasi Serentak, Gerakan Pasar Murah Serentak, Gerakan Menanam Serentak, dan Gerakan Pangan Murah Serentak. “Gerakan-gerakan ini perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani inflasi serta menyatukan komitmen kita untuk mengatasi inflasi secara serius, fokus, dan kompak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provsu, Wira Kusuma, memaparkan tren inflasi di Indonesia yang menurun dan terkendali dalam 10 tahun terakhir. Inflasi IHK pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,84% dan turun menjadi 2,5% pada Juni 2024. Wira Kusuma memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5% plus minus 1% hingga akhir 2024 dan tahun 2025.
“Untuk inflasi provinsi tertinggi terjadi di Papua Tengah 5,39%, Gorontalo 4,91%, dan Papua Barat 4,58%. Sementara provinsi dengan inflasi terendah ada di Bangka Belitung dan Sulawesi Barat 1,25%. Sementara untuk kabupaten dengan inflasi tertinggi ada di Kabupaten Nabire 7,58% dan inflasi kota tertinggi di Ambon 4,6%,” ujarnya.
Usai rapat, Pj. Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, yang didampingi Inspektur Drs. H. Hermansyah, M.IP, dan Kabag Perekonomian dan SDA Indri Nugraheni, SE, MM, Akt, memaparkan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Langkat. Melalui TPID, Langkat berhasil menekan inflasi hingga berada di bawah angka inflasi nasional.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan meliputi sidak pasar, operasi pasar murah, dan kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan stakeholder terus ditingkatkan.
Hasilnya, pada April 2024, Kabupaten Langkat mengalami deflasi selama empat minggu berturut-turut. Nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencatat deflasi sebesar -1,17%, dengan komoditas utama yang menyumbang deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Kabupaten Langkat, sebagai daerah non-Indeks Harga Konsumen (IHK), menggunakan IPH untuk menilai perkembangan inflasi. Berdasarkan data proyeksi IPH dari Januari hingga pertengahan Juli, harga bahan pokok penting (bapokting) di Kabupaten Langkat masih tergolong wajar dan sehat, serta berada di bawah angka nasional. (bay)
