Dirmanews.com, Dumai — Ketua Konservasi Lingkungan (KL) Kota Dumai, Ahmad Rajali, mempertanyakan masih berlangsungnya aktivitas pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah lokasi yang disebut telah ditertibkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Satgas PKH sebelumnya telah melakukan penertiban terhadap ribuan hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin di wilayah Bengkalis dan Dumai.
Menurutnya, penertiban tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Namun, ia menilai pengawasan pascapenertiban perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan ketentuan di lapangan benar-benar berjalan.
“Walaupun telah dipasang plang Satgas PKH, aktivitas pemanenan TBS dan penjualan hasil panen ke PKS masih berjalan seperti biasa,” ujar Ahmad Rajali dalam keterangan pers, Sabtu (29/8/2026).
Ia mencontohkan adanya aktivitas pemanenan yang menurut informasi timnya dilakukan oleh pekerja Ahw dan kawan-kawan di kawasan Barak Aceh, Kelurahan Pelintung.
Ahmad menyebut, berdasarkan penelusuran KL, terdapat sejumlah lokasi perkebunan sawit yang disebut dikelola oleh Ahw dan pihak terkait, yakni di Kelurahan Pelintung, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, serta kawasan Bukit Seludung, Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.
“Luas kebun sawit yang dikelola Ahw dan kawan-kawan di tiga lokasi tersebut diperkirakan mencapai seribuan hektare,” katanya.

Pertanyakan Luasan Lahan pada Plang Satgas PKH
Ahmad juga mempertanyakan pemasangan plang Satgas PKH di lokasi yang disebut berada di kawasan Barak Aceh, Pelintung.
Menurut dia, plang tersebut dinilai belum memberikan informasi secara transparan mengenai luasan lahan yang menjadi objek penertiban.
“Berdasarkan pengambilan titik koordinat yang kami lakukan, kebun sawit yang dikelola Ahw dan Dev diperkirakan sekitar 500 hektare. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujar Ahmad.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai status serta luasan lahan yang sebenarnya.
Ahmad juga menyoroti aktivitas pemanenan TBS yang disebut masih berlangsung meskipun telah terdapat plang Satgas PKH dengan larangan memperjualbelikan maupun menguasai lahan tanpa izin.
“Kalau memang sudah dipasang plang Satgas PKH, seharusnya ada pengawasan di lapangan. Jangan sampai pemasangan plang hanya menjadi formalitas,” katanya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan setelah dilakukan penertiban.
Minta Pemerintah Buka Data dan Status Lahan
Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan adanya informasi mengenai kebun sawit di kawasan Kelurahan Mundam/Parit Acong yang disebut berada di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai.
Menurut informasi yang diterimanya, lokasi tersebut disebut telah dikerjasamakan atau masuk dalam skema KSO dengan PT Agrinas Palma Nusantara melalui CV Arca Group dengan luasan sekitar 500 hektare.
Namun, Ahmad menegaskan pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi mengenai kebenaran luasan maupun status pengelolaan lahan tersebut.
“Kami akan telusuri sejauh mana kebenaran informasi mengenai luasan kebun sawit yang dikelola Ahw dan Dev,” ujarnya.
Ia mengatakan, KL Dumai bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan data atau informasi resmi mengenai luasan dan status lahan, pihaknya berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Satgas PKH pusat serta PT Agrinas Palma Nusantara.
“Kami akan menyurati Satgas PKH Pusat dan PT Agrinas Palma Nusantara terkait kebun sawit di tiga lokasi tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan,” tegas Ahmad.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Satgas PKH, PT Agrinas Palma Nusantara maupun pihak-pihak yang disebut Ahmad Rajali terkait dugaan aktivitas pemanenan, luasan lahan dan status pengelolaan kebun sawit tersebut. (Tim)



