Dirmanews.com, Dumai — Puluhan massa yang tergabung dalam Lingkar Pemuda Pemudi Dumai (LPPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, Jumat (7/11/2025). Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum LPPD Agung Gumilang, S.A.P. itu mendapat pengawalan ketat dari personel Kepolisian dan Satpol PP Dumai.
Dalam orasinya, Agung menyoroti dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pembebasan lahan bantaran Sungai Dumai. Ia menduga proyek tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) — yakni Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — untuk turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami menduga banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pelepasan bantaran Sungai Dumai di Dinas ini. Karena itu kami mendorong APH memeriksa oknum Dinas PU Kota Dumai,” ujar Agung dalam orasinya.
“Keterbukaan dalam proses penggunaan anggaran pembebasan lahan bantaran Sungai Dumai bagi publik sangat penting,” tegasnya lagi.

Agung menyebut, berdasarkan data yang dimiliki LPPD, proyek pembebasan lahan bantaran Sungai Dumai tahap pertama menelan biaya sekitar Rp16,2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Dumai. Menurutnya, penggunaan anggaran sebesar itu perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi defisit anggaran daerah yang masih belum pulih.
Selain itu, LPPD juga menyoroti mekanisme ganti untung bagi warga terdampak yang dinilai tidak seragam dan terkesan tidak transparan. Agung mengungkapkan adanya dugaan perbedaan harga per meter lahan yang dibayarkan oleh Pemko Dumai, bahkan diduga terjadi mark up anggaran.
“Kami minta rincian berapa harga ganti untung per meter, kepada siapa saja diberikan, dan bagaimana mekanismenya. Jika terbukti ada permainan, oknum di Dinas PU harus diproses secara hukum,” tegas Agung.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PU Kota Dumai, Riau Satria Alamsyah, S.T., memberikan pernyataan singkat di hadapan massa aksi.
“Semua proses sudah sesuai SOP. Selain Dinas PU, ada beberapa instansi lain yang juga terlibat dalam program besar ini,” ujarnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Kadis PU, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, Agung memastikan bahwa aksi tersebut bukan yang terakhir. Ia menegaskan bahwa LPPD akan kembali turun dengan massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Kami akan menyurati secara resmi KPK disertai dokumen dan data pendukung yang sudah kami kumpulkan dari lapangan. LPPD akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Agung.
LPPD menegaskan bahwa aksi mereka tetap dilakukan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (S.Purba)



