Dirmanews.com, Dumai – Heboh beredar digroup WhatsApp terkait dugaan penggunaan APBD Dumai tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp.115 miliar besaran dana ini, kabarnya bersumber dari APBD Dumai disinyalir untuk keperluan perjalanan Dinas ASN dilingkungan Pemko Dumai.
Bahwa untuk mengetahui biaya perjalanan dinas di masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Dinas dilingkungan Pemko Dumai konon katanya besaran SPPD Rp.115 miliar. Awak media ini Senin 18 November 2024 mencoba menghubungi Sekdako Dumai Indra Gunawan melalui WhatsApp. 0822 4516 16XX. Guna konfirmasi, klarifikasi. Namun hingga berita ini dikirimkan keredaksi, tidak ada jawaban. Padahal konfirmasi yang disampaikan lewat WhatsApp kepada Indra Gunawan sudah contreng dobel.
Dari hasil penelusuran dan keterangan yang dirangkum menyebutkan, bahwa penggunaan dana APBD untuk keperluan perjalanana Dinas dilakukan dimasing masing OPD termasuk di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dan yang punya kewenangan mengeluarkan SPPD adalah kepala OPD masing masing pengguna anggaran.Jika kepala OPD SPT nya atas persetujuan Walikota H.Paisal.
Besaran biaya pejalanan Dinas Pemko Dumai Rp.115 miliar luar biasa, jangan jangan dana perjalanan dinas tersebut ada penumpang gelap alias fiktif. Bila hal ini benar terjadi tak boleh didiamkan, harus dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) Polisi dan Jaksa. BPK dan BPKP Riau.
Sementara disudut Kota Dumai masih banyak warga miskin yang memerlukan bantuan, namun terabaikan. Dari penelusuran yang dilakukan awak media ini Kamis 14 November 2024. Mak-mak yang sudah lansia salah seorang Ibu Nurhayati 78 tahun warga Purnama Dumai Barat sudah 15 tahun menjadi warga Purnama, mengaku mengurus anak yatim 3 orang, untuk bertahan hidup ibu Nurhayati yang merangkap sebagai kepala keluarga, karena suminya cacad akibat kecelakaan berdiam diri dirumah.
Ibu Nurhayati dengan menggunakan tongkat menjadi pemulung pelastik bekas mineral berkeliling berjalan kaki disekitar kelurahan Purnama dan STDI ketika ditanya soal bantuan sosial Nurhayati bingung menjawab mengatakan pernah menerima beras raskim itupun cuma 1 X dan bansos untuk cucunya berstatus pelajar menerima bantuan juga hanya 1 X “itupun sudah lama lupa tahun berapa”. Ujar ibu Nurhayati dengan wajah yang sudah keriput meneteskan air mata, menyampaikan kesedihannya, “punya anak 5 orang cucu 10 orang, ada 3 orang anak yatim yang serumah dengan saya” ujarnya memelas.
Ditempat yang sama salah seorang mak-mak berstatus janda, berusaha 50 han tahun, mengurus anak yatim 3 orang karena orang tuanya yang laki laki, telah meninggal dunia untuk mempertahankan hidup besersama 3 orang anaknya membuka warung di lokasi Dosmer Uluna Jl. Kelakap Tujuh STDI Dumai. Ibu ini juga telah bertahun tahun menyandang status janda tinggal di Dumai juga sudah bertaun tahun mengaku belum pernah mendapat bantuan sosial dalam bentuk apapun “miris rasanya pak warga yang mampu tapi dapat bantuan” lewat didepan saya, sementara saya belum pernah menikmati bantuan tersebut, ungkapnya.
Bisa jadi bahwa bantuan sosial yang merupakan program pemerintah. Yang semestinya disalurkan kepada warga miskin yang berhak, diduga kuat bahwa data warga miskin bisa jadi dimanipulasi oleh oknum tertentu, sehingga penerima bantuan sosial terjadi kesenjangan akibat dari tebang pilih, Pengawasan dari Inspekotorat terkait penggunaan bantuan social terkesan kuran peduli sehingga bantuan social itu tidak tepat sasaran.(Sp)
