ASAHAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Asahan tahun anggaran 2019.
Dengan raihan istimewa tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan pun sukses mencetak hatrick, karena mampu tiga kali meraih opini WTP dari BPK RI secara beruntun.
Raihan opini WTP itu sendiri disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, di hadapan Bupati Asahan, H Surya, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Baharuddin Harahap, Sekdakab Asahan, Taufik Zainal Abidin, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (17/04/2020).
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, menyatakan, pemberian opini WTP itu didasarkan atas kewajaran LKPD Kabupaten Asahan tahun anggaran 2019, sesuai hasil pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
Penilaian atas kewajaran ini diputuskan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kita beri apresiasi khusus kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan dan DPRD Kabupaten Asahan, karena telah bekerja keras, sehingga secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir meraih opini WTP,” ujar Eydu.
Meskipun demikian dia tetap meminta Pemerintah Kabupaten Asahan, agar lebih memperhatikan beberapa hal untuk dapat disempurnakan lagi, terutama menyangkut efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap, beberapa hal yang masih dianggap belum sempurna, agar dapat menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk segera menindaklanjutinya dalam jangka waktu 60 hari ke depan,” ungkap Eydu.
Menyikapi raihan opini WTP untuk ketiga kalinya itu, Bupati Asahan, H Surya, mengaku sangat bersyukur dan turut berterima kasih kepada sekda dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Secara khusus dia juga mengapresiasi kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, termasuk peran lembaga terkait dalam memberikan saran, pendapat, dan masukan yang berharga, demi menjamin penyempurnaan LKPD Kabupaten Asahan di tahun berikutnya.
“Meski meraih opini WTP, namun kami sadar masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sehingga sesuai arahan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, kami akan segera tindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa BPK RI yang tertuang pada LHP,” terang Surya. (nz)