MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada lebih dari 1,3 juta keluarga terdampak pandemi Covid-19 pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Bansos tersebut bersumber dari refocusing anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020 sebesar Rp 300 miliar. Jumlah penerima bantuan sendiri ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota.
Hal itu terungkap dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference yang diiikuti Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dan seluruh bupati dan walikota se-Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin (04/05/2020) pagi.
“Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta bupati dan walikota agar melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini,” ungkapnya.
Menurut Edy, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat menyangkut pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan pemerintah pusat telah mengizinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil berbagai langkah, guna mempercepat penyalurannya.
“Ada instruksi dari pusat, bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para bupati dan walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut,” katanya.
Di kesempatan itu pula, Edy turut memerintahkan para bupati dan walikota agar segara menyampaikan rekening pemerintah daerah kepada Pemerintah provinsi agar dana bantuan itu segera dikirim, terkecuali Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah (Tapteng), yang lebih memilih bantuan tersebut dikirim dalam bentuk paket sembako yang sudah dikemas.
Selain itu, dia juga menekankan beberapa hal kepada para bupati dan walikota demi menjamin penanganan Covid-19 berjalan optimal, terutama terkait kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan terdampak Covid-19. Sebab Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi perusahaan yang tutup dan juga menghindarkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Khusus bidang kesehatan, saya minta antisipasi Pkpemkab dan pemko, khususnya dalam menangani penyebaran dan persiapan rumah sakit rujukan,” seru Edi.
Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan menambah bantuan alat pelindung diri (APD) dan rapid test di setiap puskesmas.
“Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambulan. Jumlahnya itu sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban,” tukas Edi.
Setuju
Menariknya, dalam sesi diskusi itu seluruh bupati dan walikota mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka juga menyatakan telah merefocusing anggaran untuk menjamin pemberian bansos kepada masyarakat.
Salah satunya ialah Walikota Binjai, Muhammad Idaham. Pada kesempatan itu, dia menyatakan bahwa penyaluran bansos harus segara direalisasikan. Apalagi menurut Idaham, Pemerintah Kota Binjai sudah dua kali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Kami memiliki 7 ribu masyarakat (keluarga) yang riil berdasarkan DKTS dan harus dibantu segera. Karena tidak pun karena corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu, Pak,” ungkap Idaham.
Sementara itu, Bupati Batubara, Zahir, mengakui, masih ada TKI asal Sumatera Utara dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri dan tidak dapat kembali ke tanah air. Diperkirakan jumlah mereka lebih dari seribu orang.
Jika tidak ada upaya penjemputan, dia khawatir para TKI asal Sumateta Utara akan kembali ke tanah air secara ilegal melalui jalur tikus dan pelabuhan tidak resmi yang ada di wilayah Kabupaten Batubara.
“Untuk itu, kami meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi persoalan ini. Tujuanny atidaj lain adalah untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19 di Kabupaten Batubara, ujar Zahir. (zf)