MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan kembali (refocusing) anggaran sebesar Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19. Seluruh anggaran itu sendiri akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, dipimpin Gubernur, Edy Rahmayadi, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/04/2020) pagi.
Dalam rapat tersebut, Edy memaparkan skema rancangan alokasi anggaran yang dilakukan sebanyak tiga tahap, yakni periode April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember 2020.
“Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk jaring pengaman sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp502,1 Miliar,” ungkapnya, di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeckshah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina, dan sejumlah unsur forkopimda lainnya.
Untuk tahap kedua, yakni Juli hingga September, dan tahap ketiga, mulai Oktober hingga Desember 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing tahapan sebesar Rp 500 miliar.
“Sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai total Rp 1,5 triliun lebih, dari hasil refocusing APBD 2020,” terang Edy.
Menurutnya, refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (penerimaan dari PAD). Sehingga proyeksi pendapatan sebesar Rp 4,9 triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19, termasuk juga untuk dana alokasi umum (DAU), yang diproyeksi pengurangannya hingga Rp 500 miliar.
“Kami dibantu Kejaksaan, BPKP, serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” seru Edy.
Terkait penanganan kesehatan, diakuinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah, yang akan digunakan untuk memeriksa warga diduga terpapar Covid-19, terkhusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru kembali dari Malaysia.
“Kita memang mungkin rugi dari segi logistik. Tetapi kesehatan dan keamanan itu lebih penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi, sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” jelas Edy.
Fokus lainnya yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah tindakan pasca penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Hal ini menyikapi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,5 persen dari kondisi normal sebesar 5,2 persen.
“Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi,” pinta Edy.
Sebab dia menganggap, wabah Covid-19 sudah mendunia. Sehingga setiap organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan bidang ekonomi harus tetap mengantisipasi segala konsekuensi terburuk. Sehinga pasca penanganan kesehatan nanti, harus sudah dipikirkan apa upaya untuk membangkitkan ekonomi.
Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya masih sangta terbatas, jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien.
“Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter yang ada, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa rumah sakit rujukan saja, seperti RS GL Tobing dan RSMartha Friska II,” pungkas Edy.
Terkait penyusunan anggaran, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Salman Alfarisi, mengaku, pihaknya menyerahkan rancangan kepada Gubernur selaku Ketua Gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara.
Mengenai pembahasan atas refocusing anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara 2020, legislatif akan melakukannya setelah menerima laporan atau setelah tugas penanganan selesai.
“Kami juga mendorong agar sosialisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dapat terus dimaksimalkan, termasuk melibatkan TNI/Polri,” ujar Salman. (zf)