Dirmanews.com, Dumai – Penimbunan Sungai Nerbit Kecil Lubuk Gaung dilokasi kerja PT. Oleokimia Sejahtera Mas (OSM) Sinarmas group Lubuk Gaung Sungai Sembilan tahun 2016 silam, tanpa izin melanggar PP No.39 Tahun 2011, tentang Sungai dan UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH “Sungai Nerbit Kecil ditimbun diganti dengan parit kecil, menyebabkan banjir dan kerusakan ekosistim”, Oleh karena itu kasus ini pantang didiamkan.
Konsekwensi akibat penutupan sungai tersebut PT.OSM bakal digugat, karena penutupan Sungai Nerbit merupakan pelanggaran, selain itu dengan merubah fungsi Sungai Nerbit Kecil menjadi parit merupakan tindakan illegal, berdasarkan “Perda 05 Tahun 2017”
Jika PT. OSM tidak mematuhi perintah pemulihan lingkungan bisa berimplikasi hukum, “Izin usaha bisa dicabut”, demikian warganet peduli Lingkungan membagikan informasi ini Sabtu, (26/07/2025).
Penimbunan Sungai Nerbit Kecil dilokasi kerja PT. OSM. telah dilaporkan masyarakat Nerbit dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Nerbit 4 Oktober 2024, Namun proses penegakan hukum terhadap PT.OSM terkesan “jalan ditempat”, sehingga menjadi tanda tanya warganet, ada apa dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Dumai terkhusus BWSS III Pekanbaru hingga hari ini kasus penimbunan Sungai Nerbit Kecil masih “abu-abu”, lanjut netizen lagi.
Meskipun sanksi hukum terkait penutupan Sungai Nerbit Kecil bisa diancam pidana dan denda, namun PT. OSM tak bergeming, sebab sampai hari ini Sungai Nerbit Kecil yang telah rata dengan permukaan tanah, artinya bahwa Sungai Nerbit Kecil yang sebelumnya membentang di areal konsesi PT. OSM ditutup, dan ditimbun dengan tanah, sudah hilang.
Hingga saat ini belum ada tanda tanda adanya upaya mengembalikan Sungai Nerbit Kecil seperti sedia kala sebagaimana yang diharapkan masyarakat Nerbit, akses masyarakat ke laut tertutup dengan tembok pagar PT.OSM.
Untuk mengetahui proses penegakan hukum kasus penutupan Sungai Nerbit Kecil. Ketua Tim Rekomlek Balai Wilayah Sungai Sumatera III Reno Diah Putri. ST, ketika dikonfirmasi awak media ini melalui WhatsApp Senin, (14/07/2025) tindak lanjut “Laporan Aliansi Masyarakat Nerbit (AMN)” yang melaporkan PT. OSM terkait penimbunan Sungai Nerbit Kecil dan diganti dengan parit kecil.
Menurut Reno Diah Putri bahwa BWS III terkait hal itu “telah menyurati Dirjend Sumber Daya Air Kementerian PUPR. “saat ini kami menunggu balasan surat dari pusat (Jakarta) karena untuk pengalihan alur (penutupan sungai) perizinannya dipusat langsung pak”.
Namun, Reno tidak merinci surat yang disampaikan ke Dirjend SDA Kementerian PUPR dimaksud, Reno juga menyebutkan “sudah kami sampaikan kembali sewaktu kami desak pusat” ujar Reno lagi.
Bahwa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan PT.OSM terkait mengalih fungsikan sungai tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 114 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sanksi pidana maksimal “1, tahun dan denda Rp.1 miliar“, kemudian sanksi berikutnya UU No.32
Tentang PPLH “Pasal 98 dan Pasal 97” Penjara maksimal “10 tahun, dan denda Rp.10 miliar”, bagi korporasi yang merusak lingkungan dan jika pelanggaran dilakukan oleh Pengurus Perusahaan mereka juga bisa dipidana berdasarkan “UU No.26 Tahun 2007” tentang Penataan Ruang, perubahan fungsi lahan tanpa izin dapat dikenakan “sanksi pencabutan izin usaha”.
Berbagai sumber yang dirangkum awak media ini menyebutkan Aliansi Masyarakat Nerbit (AMN) terkait penutupan Sungai Nerbit Kecil AMN telah mempersiapkan sejumlah Pengacara dari Jakarta yang akan melakukan gugatan perdata menuntut “ganti rugi” ke Pengadilan Negeri dan pemulihan Sungai Nerbit Kecil.
Sebab PT. OSM hingga hari ini belum memperlihatkan iktikad baiknya terkait kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem, yang menjadi momok bagi masyarakat sekitar perusahaan Sinar Mas group.
Kasus penutupan Sungai Nerbit Kecil telah diupayakan AMN melalui laporan ke Polres Dumai ke Dinas LH Dumai dan DPRD Dumai dan Dinas LHK Provinsi Riau dan BWSS III, meski jauh dari harapan tampaknya AMN “tak patah arang” perjuangan AMN berlanjut.
“Dinegeri ini tak ada yang kebal hukum”, bahwa “Faktor yang memperberat Sanksi PT. OSM sudah melakukan penimbunan Sungai Nerbit Kecil sejak 2016”, menggantikannya dengan parit.
Informasi yang berkembang terkait penimbunan dan penutupan Sungai Nerbit Kecil AMN akan menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata dan pidana ke Pengadilan Negeri “pengacara sudah kita siapkan”, ujar sumber yang mohon dirahasiakan namanya.
Keterangan lain yang dirangkum awak media ini menyebutkan bahwa PT. OSM seakan akan “buang badan”, tidak merespon tuntutan AMN terkait pengembalian Sungai Nerbit Kecil seperti sedia kala, kasus penimbunan Sungai Nerbit Kecil kabarnya melibatkan oknum yang menjual lahan yang diganti rugi PT.OSM.
Diduga lahan tersebut dibeli dari warga inisial A alias H pada tahun 2003 silam, “lahan itu dibeli dari A alias H warga keturunan tinggal di Dumai seluas 5,6 ha”, sebab lahan yang dijual ke PT. OSM tersebut disinyalir termasuk didalammnya Sungai Nerbit Kecil lalu ditimbun, ditutup menggantikannya dengan parit, yang sampai hari ini menjadi polemik berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat, bak pepatah mengatakan “sepandai pandai tupai melompat sesekali jatuh juga”.
Jika benar bahwa lahan yang dibeli dari warga termasuk Sungai Nerbit Kecil bisa berimplikasi hukum bagi oknum warga yang menerima ganti rugi (S.Purba)
