Home / Kabar Sumut / Asahan / BPK Audit Universe Pengelolaan Keuangan Pemkab Asahan

BPK Audit Universe Pengelolaan Keuangan Pemkab Asahan

ASAHAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Asahan, Selasa (27/10/2020).

Kunjungan itu dilakukan terkait proses audit universe pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dalam pertemuan yang digelar di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kepala Sub Auditoriat Sumatera Utara III, Syafruddin Lubis, mengatakan, proses audit universal dilakukan terhadap seluruh daerah di Indonesia.

Tujuan kegiatan itu sendiri tidak lain untuk menjamin efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, kata Syafruddin, kehadiran Tim Audit BPK ke Kabupaten Asahan dimaksudkan untuk meminta jawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

“Kami ingin menilai, apakah refocusing dan realokasi APBD, serta proses pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, sebagai bentuk lenanganan Covid-19 telah dialokasikan dan digunakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau belum,” ujarnya.

Sebelumnya, (Plh) Bupati Asahan, John Hardi Nasution, mengakui, saat ini Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya menekan angka penyebaran dan paparan Covid-19.

Upaya yang dilakukan pihaknya antara lain membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor: 9 Tahun 2020, yang bertujuan melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

Selain itu, kata John, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Inspektorat juga telah melakukan revieuw, asisten, dan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tata cara pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawabannya dalam rangka penanganan Covid-19.

“Namun kami pun tetap berharap BPK RI tetap memberikan pembinaan, agar kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Asahan pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi,” terangnya.

Hal tersebut menurut John, penting bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, yang diharapkan dapat mempertahankan tahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tahun beruntun sejak 2017 hingga 2019. (nz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Positif Covid-19 di Asahan Capai 324 Kasus

ASAHAN – Angka positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Asahan, Sumateta ...