Home / Kabar Sumut / Peserta Pilkada Binjai Diminta Serahkan LADK dan Desain APK ke KPU

Peserta Pilkada Binjai Diminta Serahkan LADK dan Desain APK ke KPU

BINJAI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai baru saja menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai 2020, 24 September kemarin.

Sesuai agenda, Pilkada 2020 akan memasuki tahapan kampanye mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye itu pula, KPU Kota Binjai mulai menyiapkan sarana dan prasarana kampanye yang dibutuhkan seluruh pasangan calon (paslon), khususnya alat peraga dan bahan kampanye.

Atas dasar itu, KPU Kota Binjai meminta tiga pasangan calon paleserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai 2020 yang ditetapkan sejak 23 September kemarin, menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, paling lambat Jumat (25/09/2020) sore, hingga pukul 18.00 wib.

Selain itu, setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai, ataupun tim penghubung (LO), partai politik pengusul, dan tim pemenangannya, juga diminta menyerahkan desain alat peraga dan bahan kampanyenya paling lambat Minggu (27/09/2020) lusa, atau lima hari setelah penetapan.

“Penyerahan alat peraga dan bahan kampanye diserahkan ke KPU Kota Binjai paling lambat hingga pukul 18.00 wib,” ungkap Komisioner KPU Kota Binjai, yang juga Koordinator Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia, dan Partisipasi Masyarakat, Robby Effendi Hutagalung, usai Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di Aula Lantai II Restoran Coffee Day, Kota Binjai, Kamis (24/09/2020) siang.

Menurut Robby, alat peraga kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon, serta dipasang untuk keperluan untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Dimana penyediaannya difasilitasi oleh KPU.”KPU Kota Binjai sendiri akan memfasilitaai alat peraga kampanye berupa baliho berjumlah 5 buah per kecamatan per pasangan calon, umbul-umbul sebanyak 20 buah per kecamatan per pasangan calon, dan spanduk sebanyak 20 buah per kelurahan per pasangan calon,” terangnya.

Sedangkan bahan kampanye, menurut Robby, adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau gambar, serta disebar untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Dimana penyediaannya dapat difasilitasi oleh KPU ataupun dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

“Khusus bahan kampanye, KPU Kota Binjai akan menyiapkan 40 ribu lembar bahan kampanye berupa sposter, pamflet, brosur, dan selebaran.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan 50 persen jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Binjai,” jelasnya.

“Jika jumlah bahan kampanye yang disediakan KPU Kota Binjai masih dirasakan kurang, maka akan kita usulkan penambahannya dengan dana swadaya dari masing-masing pasangan calon,” tampak Robby.

Hanya saja menurutnya, desain alat peraga dan bahan kampanye yang diusulkan setiap pasangan calon, tim penghubung, partai politik pengusul, dan tim pemenangan pasangan calon, tidak boleh melampirkan foto atau sosok Presiden dan Wakil Presiden, ataupun pimpinan partai politik yang bukan penyusul pasangan calon terkait.

Sebaliknya, kata Robby, KPU Kota Binjai tetap memperbolehkan setiap pasangan calon membuat bahan kampanye sendiri di luar bahan kampanye yang telah ditentukan KPU, semisal kaos, topi, mug, kalender, bolpoin, payung, pin, dan lain sebagainya, dengan ketentuan harga atau nilai satuan bahan kampanye tidak lebih dari Rp 25 ribu.

“Di sisi lain, sesuai Pasal 60 Ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor: 10 Tahun 2020, masing-masing pasangan calon wajib pula menyediakan sarana pencegahan Covid-19 untuk masyarakat, seperti masker, cairan handsanitizer, sarung tangan, dan pelindung wajah, pada saat melakukan pertemuan atau kampanye terbuka secara terbatas, dengan tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” sebut Robby.

Mengenai titik atau lokasi pemasangan alat peraga kampanye, menurutnya, hal tersebut akan diputuskan setelahnya oleh KPU kota Binjai.

Dengan catatan, alat peraga kampanye tidak boleh dipasang atau ditempatkan di rumah ibadah, gedung milik pemerintah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

“Sedangkan untuk bahan kampanye, kita melarang ditempatkan atau dipasang di rumah ibadah, gedung milik pemerintah, rumah sakit, lembaga pendidikan, jalan protokol atau tol, fasilitas publik, taman, maupun di pepohonan,” ujar Robby.

Sehubungan dengan penerbitan iklan kampanye pasangan calon di media massa, diakuinya, hal tersebut baru dapat dilakukan mulai 22 November hingga 5 Desember 2020.

“Dalam hal ini, desain kampanye di media massa ditentukan sendiri oleh pasangan calon, ataupun partai politik pengusul, LO, dan tim pemenangannya.

Namun untuk standar ukuran atau kapasitas, durasi penerbitan, dan penentuna media massa mana saja yang menerbitkannya, tetap itu kewenangan KPU,” pungkas Robby. (dika)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bakamla RI Kembangkan Desa Maritim Silaubaru di Asahan

ASAHAN – Direktur Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksma ...