Home / Kabar Sumut / Gubsu Ingatkan Pjs Bupati dan Walikota Netral dalam Pilkada

Gubsu Ingatkan Pjs Bupati dan Walikota Netral dalam Pilkada

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengingatkan para pejabat eselon II di jajarannya yang akan ditempatkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Bupati dan Walikota, agar senantiasa menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Lakukan, antar (pelaksanaan Pilkada) dengan netral,” tegasnya, saat diwawancarai wartawan, usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (22/09/2020).

Terkait kesiapan Pemerintah Provinsi Sunatera Utara menjelang pelaksanaan tqhapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, Edy mengaku pihaknya memberi perhatian khusus pada penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Presiden memastikan Pilkada diselenggarakan 9 Desember 2020. Ya, kita harus siap. Memang benar kita dalam kondisi pandemi. Makanya saya tekankan kepada 23 kabupaten/kota yang ikut Pilkada, ikuti benar protokol kesehatan. Mudah-mudahan tidak ada masalah,” jelasnya.

Diakui Edy, salah satu hal yang harus diperhatikan setiap kabupaten/kota ialah tidak adanya pelaksanaan kampanye dengan menggerakkan massa.

“Benar-benar disiplin, dengan cara-cara lain bisa. Intinya adalah lakukan protokol kesehatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Seluruh daerah itu, antara lain Asahan, Humbanghasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailingnatal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpakbharat, Serdangbedagai, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, Binjai, Medan, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tanjungbalai.

Dari 23 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 10 daerah akan diisi (Pjs) Bupati dan Walikota, antara lain Asahan, Labuhanbatu, Mandailingnatal, Toba, Samosir, Serdangbedagai, Nias Selatan, Medan, Tanjungbalai, dan Gunungsitoli.

Sedangkan 13 daerah lagi masih diisi oleh kepala daerah petahana.Dalam hal ini, usulan 10 nama pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Dumatera Utara yang akan menjadi (Pjs) Bupati dan Walikota sudah ditentukan, dan tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri. (zf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bakamla RI Kembangkan Desa Maritim Silaubaru di Asahan

ASAHAN – Direktur Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksma ...