Home / Kabar Sumut / Asahan Diusulkan Jadi Kabupaten Bebas Pungli

Asahan Diusulkan Jadi Kabupaten Bebas Pungli

ASAHAN – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumatera Utara menggelar kunjungan ke Kabupaten Asahan, Rabu (09/09/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pemantauan atas persiapan penilaian Kabupaten Asahan sebagai salah satu kabupaten bebas pungutan liar (pungli).

Kunjungan ditandai dengan pertemuan antara (Plh) Sekdakab Asahan, Jhon Hardi Nasution, dengan Ketua UPP Provinsi Sumatera Utara, Kombes Pol Armia Fahmi, dan Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Asahan, Kompol Muhammad Ikhwan, di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan.

Ketua UPP Provinsi Sumatera Utara, yang juga Irwasda Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Armia Fahmi, merupakan Irwasda di Poldasu, menyatakan, sesuai rapat koordinasi dan evaluasi semester 1, pihaknya telah menunjuk Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara yang dicalonkan sebagai kabupaten bebas pungli.

Atas dasar itu, UPP Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu melakukan pemantauan dan monitoring, serta penilaian terhadap kesiapan stakeholder di Kabupaten Asahan.

“Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan indikator standar kabupaten bebas pungli yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat,” terang Armia Fahmi.

Dia menyebut, indikator sebuah kabupaten dikatakan bebas pungli, jika ada instansi di daerah itu telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Meskipun dari sisi pemerintahan belum ada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan mendapat predikat WBK, namun berdasarkan penilaian atas prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari 2017 hingga 2019, Kabupaten Asahan nyatanya mampu mendapat nilai “B” (65,52), dengan kategori baik.

“Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja. Sehingga perlu peningkatan, agar mendapat predikat WBK,” kata Armia Fahmi.

Secara khusus dia menegaskan, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pungli, UPP Provinsi Sumarera Utara akan senantiasa mendorong Kabupaten Asahan untuk mendapatkan predikat WBK. Sebab hao tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi kabupaten bebas pungli.

Sebaliknya, Armia Fahmi mengajak seluruh staeholder di Kabupaten Asahan agar bersama-sama meningkatkan kinerja dalam upaya meraih kepercayaan masyarakat, terutama terkait pelayanan publik dan penegakan hukum, guna tercapainya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jadi saya berharap, dari hasil audiensi dan penilaian ini, Kabupaten Asahan sebagai kandidat kabupaten bebas pungli tahun 2020 bisa diusulkan ke Satgas Saber Pungli Pusat,” serunya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Asahan, yang juga Wakapolres Asahan, Kompol Muhammad Ikhwan, mengungkapkan rasa terimakasihnya atas penunjukan Kabupaten Asahan sebagai daerah percontohan yang dicanangkan sebagai kabupaten bebas pungli 2020.

Atas penunjukan itu pula, dia mengajak seluruh pimpinan instansi pemerintah di Kabupaten Asahan yang berhubungan langsung dengan aktivitaa pelayanan publik agar meningkatkan kinerja dan pengawasan, demi terwujudnya kinerja pemerintahan dan sistem birokrasi yang jujur dan bersih.

Sebab Ikhwan menilai, sektor pelayanan publik merupakan tempat yang paling rawan terhadap kemungkinan terjadinya praktik pungutan liar.

“Kami sendiri datlri Tim Saber Pungli Kabupaten Asahan, telah melakukan sosialisasi pencegahan pungli kepada seluruh lurah dan kepala desa se-Kabupaten Asahan,” jelasnya.

Tujuannya kata Ikhwan, tidak lain untuk memberikan pemahaman terkait apa itu pungutan liar dan apa saja yang termasuk dalam kategori pungutan liar, termasuk cara pencegahannya.

Sementara itu, (Plh) Sekdakab Asahan, John Hardi Nasution, menyebut, sejauh ini Pemerintah Republik Indoensia telah bergerak cepat melakukan upaya pemberantasan praktik pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang menjadi payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Jhon Hardi mengakui Bupati Asahan telah menerbitkan Keputusan Nomor: 27 tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Asahan.

Demi mendukung kelancaran operasional Satgas Saber Pungli, Pemerintah Kabupaten Asahan sendiri telah memberikan dukungan berupa dana dalam bentuk hibah.

“Dalam hal ini, penggunaan dana tersebut diberikan sesuai dengan naskah perjanjian hibah yang telah ditandatangani bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Jhon Hardi, dalam upaya meminimalisir terjadinya praktik pungli, terutama pada lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Asahan juha sudah menginstruksikan setiap instansi menerapkan SOP pelayanan dan penggunaan teknologi informasi secara optimal.

“Artinya, pemberian layanan kepada masyarakat sedapat mungkin dilakukan melalui sistem online agar lebih efektif dan efisien. Sehingga hal ini diharapkan mampu memperkecil kemungkinan dan potensi pungli,” ungkapnya. (nz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

30 ASN di Asahan Uji Penyesuaian Kenaikan Pangkat

ASAHAN – Sebanyak 30 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten ...