Dirmanews.com, Dumai – Ketua DPP Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi (GKPK) Nasional dan Sekretaris Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau mendesak Kapolda Riau beserta jajaran mengusut tuntas kasus pembalakan liar (illegal logging) di Kawasan Hutan Batu Teritib, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.
Desakan ini muncul menyusul dugaan adanya pembiaran perambahan hutan dan pergeseran fungsi lahan yang kian meluas di wilayah tersebut.
Kritik tajam tersebut kontras dengan program penghijauan dan pendekatan Green Policing yang tengah digencarkan Polda Riau melalui penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta penegakan hukum kejahatan lingkungan.
Di lapangan, kawasan hutan di Batu Teritib justru dilaporkan gundul akibat lemahnya pengawasan pemegang izin konsesi maupun instansi terkait.

Berdasarkan pantauan warga yang terekam dalam video yang diterima redaksi pada Kamis (19/11/2026), praktik pembukaan lahan menggunakan alat berat ekskavator di RT 07 Kelurahan Batu Teritib berlangsung tanpa hambatan berarti.
Akibatnya, petani tanaman palawija setempat merasa terpinggirkan. Sementara lahan hutan banyak beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit secara ilegal.
Warga juga menyoroti belum adanya keterangan dari Kapolsek Sungai Sembilan, Iptu Apriadi, S.H., M.H., meski upaya konfirmasi terkait dugaan pembalakan liar tersebut telah dilakukan sebelumnya.

Warga menambahkan, belasan meter kubik kayu olahan hasil pembalakan liar masih menumpuk di parit atau saluran drainase di RT 07 Kelurahan Batu Teritib.
Kayu tersebut disebut-sebut didanai oleh pemodal berinisial Az, sebagian dipakai membangun posko kelompok tani, dan sisanya diangkut malam hari menggunakan mobil menuju sejumlah panglong di sekitar Sungai Sembilan.
Ketua DPP GKPK Nasional, Syafri Effendi, S.H., menegaskan aparat penegak hukum harus segera bertindak sebelum barang bukti tersebut raib, terlebih saat memasuki musim penghujan yang memudahkan pelaku mengeluarkan kayu dari lokasi.
“Oknum pelaku illegal logging dan aktor intelektual yang diduga sebagai pemodal harus ditindak tegas dan dipenjarakan agar ada efek jera. Jika tidak segera ditindak, barang bukti belasan kubik kayu di drainase bisa hilang,” tegas Syafri, Minggu (22/11/2026).

Secara terpisah pada hari yang sama, Sekretaris Umum P3KD Provinsi Riau, Syaiful Aula, memaparkan bahwa para pelaku maupun aktor intelektual pembalakan liar serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dijerat pidana dan denda berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Ia merinci, Pasal 83 ayat (1) huruf c mengatur ancaman pidana serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar. Sementara itu, Pasal 94 ayat (1) menjerat pihak yang menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, melakukan pemufakatan jahat, atau mendanai pembalakan liar dan perambahan hutan dengan ancaman denda paling sedikit Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.
“Selain itu, Pasal 96 juga mengatur sanksi terkait pemalsuan atau penggunaan surat palsu dalam pemanfaatan hasil hutan kayu maupun penggunaan kawasan hutan,” jelas Syaiful. (S. Purba)


