Dirmanews.com, Dumai – Sengketa penguasaan lahan di RT 07 Kelurahan Batu Teritib, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, kian memanas. Perseteruan antar-kelompok warga ini dikabarkan tumpang tindih dengan areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Suntara Gajah Pati (SGP).
Hal ini setelah muncul klaim lahan berbekal Surat Keterangan Blok (SKB) terbitan tahun 2004 atas nama Azmon tanpa mencantumkan titik koordinat.
Ketegangan antara kelompok Rizal Sitepu dan kelompok Azmon terekam dalam video yang diterima redaksi pada Kamis (19/11/2026). Dalam rekaman tersebut, terjadi adu mulut sengit dan ultimatum di lapangan, saat Azmon melontarkan kalimat “saya orangnya Tumeang” dengan nada tinggi kepada Rizal Sitepu.
Keberadaan para petani penggarap tanaman palawija dan padi di lahan sengketa pun terimbas keresahan. Mereka dilaporkan diberi batas waktu hingga masa panen selesai untuk segera meninggalkan lokasi.
Azmon, yang juga mengaku sebagai ketua blok, mendesak warga membongkar sendiri rumah tinggal mereka dan meminta Rizal Sitepu tidak menghalangi aktivitas anggota Tumeang di lapangan.

Di sisi lain, kelompok Azmon diketahui tengah mendirikan bangunan posko kelompok tani di lokasi tersebut. Material kayu olahan yang dipakai membangun posko diduga kuat berasal dari penebangan liar (illegal logging) di kawasan PT Diamond Raya Timber yang dibeli dari warga.
“Kami meminta Pemerintah Kota Dumai, Lurah Batu Teritib, dan Camat Sungai Sembilan segera turun ke lokasi dengan menghadirkan pihak PT SGP guna mencari jalan keluar terbaik agar tidak memicu bentrok fisik antar-kelompok,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, klaim lahan seluas 4.000 meter x 2.000 meter tersebut mengacu pada Surat Blok Nomor: 23/SKB/BT/01/2004 yang diteken Lurah Batu Teritib, dengan batas utara Sungai Senepis (4.000 meter), selatan berbatasan dengan hutan (4.000 meter), serta barat dan timur masing-masing berbatasan dengan hutan (2.000 meter).
Ketiadaan titik koordinat geografis pada surat tersebut memicu kecurigaan warga bahwa dokumen itu berpotensi disalahgunakan untuk mengklaim bidang tanah secara berpindah-pindah. Warga mendesak pihak Kelurahan Batu Teritib memverifikasi keabsahan surat blok tersebut.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Dumai–Rohil, Dedi, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026) terkait dugaan perambahan dan pembalakan liar di wilayah kerjanya.
Secara terpisah, Sekretaris Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau, Syaiful Aula, menegaskan pada Jumat (20/11/2026) bahwa penerbitan Surat Keterangan Blok maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) di dalam kawasan hutan negara tidak sah secara hukum karena lurah, kepala desa, maupun camat tidak memiliki kewenangan atas kawasan hutan.

“Kewenangan perubahan status kawasan hutan dan pemberian hak atas tanah berada di bawah kementerian terkait serta badan pertanahan sesuai regulasi. Penerbitan surat di atas kawasan hutan negara dapat menyeret pihak terkait ke ranah pemeriksaan administrasi maupun pidana,” tegas Syaiful.
Ia menambahkan, larangan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari Kepmendagri Nomor 27 Tahun 1973, Surat Gubernur Riau Nomor 522/Ekbang/35.27 tanggal 14 Desember 2005, hingga Surat Edaran Sekda Kota Dumai Nomor 005/Distambun/76 yang melarang tegas penerbitan SKT, SKGR, atau surat penguasaan lahan lainnya di atas kawasan hutan. (S.Purba)



