Dirmanews.com, Dumai – Sengketa lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Perpat RT 08, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dimediasi oleh Pemerintah Kelurahan Pelintung pada Kamis (6/8/2026).
Mediasi digelar berdasarkan surat undangan Lurah Pelintung Nomor: 100/PEM-PLT/64 tertanggal 4 Agustus 2026. Pertemuan mempertemukan ahli waris almarhum Azhar Basri yang diwakili Eka Hadiwijaya dengan ahli waris Tugimin yang diwakili Budi.

Dalam mediasi tersebut, Eka Hadiwijaya didampingi kuasa hukumnya, Sihar HP Sihite, SH. Turut hadir Ketua RT 08 Kelurahan Pelintung, Sugiri.
Kuasa hukum ahli waris Azhar Basri, Sihar HP Sihite, mempertanyakan keabsahan Surat Izin Tebas Tebang atas nama Tugimin yang diterbitkan pada 1974. Menurutnya, dokumen tersebut tidak memiliki nomor surat, tidak memuat batas-batas lahan secara jelas, serta tidak tercantum pengesahan dari Kepala Wilayah Kecamatan Dumai.
Sihar menilai ketiadaan informasi mengenai batas utara, selatan, timur, dan barat berpotensi menimbulkan sengketa sehingga keabsahan dokumen tersebut perlu diuji.
Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa Surat Izin Tebas Tebang Nomor 09/1974 atas nama Azhar Basri dinilai lebih lengkap karena memuat ukuran lahan, batas-batas yang jelas, ditandatangani Penghulu Kampung Pelintung saat itu, serta diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Dumai.

Menanggapi perbedaan klaim tersebut, Lurah Pelintung, Zamhuri, S.ST., M.Kn., mengimbau kedua belah pihak mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
Menurutnya, penyelesaian damai akan lebih baik dibanding membawa perkara ke pengadilan. Ia juga membuka peluang untuk melanjutkan mediasi apabila pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan.
Hingga mediasi berakhir, belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa direncanakan akan dilanjutkan melalui pertemuan berikutnya. (Sp)



