Dirmanews.com, Bengkalis – Sejumlah petani sawit di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, mempertanyakan implementasi Surat Edaran (SE) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Nomor 033/SE-DKB/APN/VI/2026 tertanggal 8 Juni 2026 tentang penghentian sementara seluruh Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kerja Sama Operasional (KSO) lokal serta penataan ulang mekanisme kerja sama perusahaan.
Pertanyaan tersebut muncul karena, menurut warga, masih terdapat perusahaan mitra yang menerima penugasan untuk melakukan kegiatan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Tanjung Leban yang merupakan objek penertiban kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dalam pertemuan yang digelar di kediaman mantan Kepala Desa Tanjung Leban, H. Atim, pada Selasa (28/7/2026), sejumlah petani menyampaikan kebingungan mengenai penerapan kebijakan tersebut.
Mereka menilai adanya perbedaan antara isi surat edaran dengan penerbitan surat penugasan kepada salah satu perusahaan, yakni PT Pratama Kencana Utama, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 28/ASR/DOP/X/APN/VII/2026 tertanggal 16 Juli 2026.

Berdasarkan salinan surat edaran yang beredar, penghentian sementara SPK/KSO disebut dilakukan dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan, serta memitigasi risiko hukum, operasional, sosial, keamanan, dan keuangan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama operasional.
Dalam forum tersebut, warga mengaku memperoleh penjelasan bahwa surat edaran dimaksud berlaku untuk kerja sama operasional di tingkat lokal, sedangkan surat penugasan yang diterbitkan oleh kantor pusat PT Agrinas Palma Nusantara dinilai tetap sah dan dapat dijalankan. Penjelasan tersebut, menurut para petani, masih menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implementasi kebijakan perusahaan.
Sebagai tindak lanjut, sejumlah petani menyatakan berencana menyampaikan surat kepada Kementerian Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH serta kepada manajemen pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Jakarta untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) terkait perbedaan penafsiran atas Surat Edaran Nomor 033/SE-DKB/APN/VI/2026 maupun penerbitan surat penugasan kepada mitra kerja yang dipersoalkan oleh warga. (Sp)



