Dirmanews.com, Dumai – Bisnis tanah urug memang menggiurkan, bisa meraup untung besar, apa lagi lokasi pengambilan tanah urug tidak mengantongi izin galian C. Pembukaan lokasi tanah urug tanpa izin berdampak kerusakan lingkungan. Namun bagi pebisnis tanah urug illegal tidak meperdulikannya yang penting cuan lancar dan tidak membayar pajak ke Pemerintah Daerah.
Aktifitas pengambilan tanah urug illegal terdapat disejumlah titik lokasi Bukit Timah Kec. Dumai Selatan dan Bukit Kapur Dumai pengambilan tanah urug sudah berlangsung lama meskipun mendapat sorotan dan kritikan dari pemerhati lingkungan namun instansi yang berwenang dan aparat penegak hukum di daerah ini, terkesan memekakkan telinga dan menutup mata. Fenomena ini bukan rahasia lagi, ungkap warganet Senin (18/05/2026)
Pantauan awak media ini, lokasi galian C tanpa izin dari Dinas ESDM Provinsi Riau tidak diawasi sehingga pengambilan tanah urug dilakukan secara serampangan, selain itu dump truk pengangkutan tanah urug tanpa penutup, dan tercecer keluar dari celah pintu belakang sehingga ketika turun hujan ruas jalan menjadi becek.dan licin.

Galian C tanpa izin di kota Dumai kian menjadi jadi merusak ekosistem patut diduga bahwa bebasnya pengambilan tanah urug tanpa ijin bisa jadi pebisnis tanah urug illegal mendapat lampu hijau “berkolaborasi” dengan oknum aparat sehingga pematangan tanah di Dumai mulus tanpa hambatan.
Contoh perusahaan yang saat ini sedang giat giatnya melakukan pematangan pakai tanah urug illegal. PT. EUP menggunakan alat berat excapator dan dozer melakukan aktifitas penimbunan. kegiatan penimbunan mendapat dukungan dari CV.BTG Dumai penimbunan lokasi dengan folume 5852 M2. Anehnya armada yang digunakan melangsir tanah urug jenis dump truk tanpa dibekali surat izin galian C surat dukungan CV.BTG jadi “surat sakti” bagi sang sopir truk dalam perjalanan menuju PT.EUP
Penambangan galian C tanpa izin melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara pelaku diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 [seratus miliar rupiah.
Para pebisnis tanah urug ilegal meski mendapat sorotan dan kritikan dari pemerhati lingkungan dan viral. ibarat
“Anjing menggongong kafilah berlalu”. Padahal penggunaan material illegal dapat menjerat kontraktor pemasok tanah urug/penadah dengan pasal 480 KUHP 4 tahun penjara ketentuan dimaksud berlaku bagi penambang tanpa IUP, IPR atau IUPK pengusaha penambang illegal galian C harus ditindak agar ada efek jera. (S.Purba)



