Dirmanews.com, Dumai – Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap penguasaan lahan dan aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran tim P3KD Riau di wilayah pesisir pantai Selat Rupat yang diduga mengalami kerusakan lingkungan. P3KD menilai telah terjadi perusakan hutan mangrove secara masif serta pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di sepanjang pesisir Selat Rupat.
Ketua Umum P3KD Riau, Salamuddin Purba, menyoroti pemberian izin Terminal Khusus (Tersus) dan izin sementara pelayanan kepentingan umum yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada PT Oleokimia Sejahtera Mas (OSM) Sinarmas Group Lubuk Gaung.

Izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor A.20/Al.308/OJPL tanggal 5 Januari 2024 tentang Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Terminal Khusus atas nama PT Oleokimia Sejahtera Mas di Dusun Nerbit, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, untuk sementara melayani kepentingan umum.
“Izin sementara itu disebut sudah berlangsung sejak 2017 dengan jangka waktu dua tahun. Namun hingga kini masih berjalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik,” ujar Purba saat berbincang dengan awak media, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun P3KD Riau, izin tersebut digunakan untuk melayani komoditas curah cair dan cangkang sawit milik delapan perusahaan, yakni:
PT Sari Dumai Sejati
PT Sari Dumai Oleo
PT Apical Chemicals
PT Ecoils Jaya Indonesia
PT Energi Sejahtera Mas
PT Ivo Mas Tunggal
PT Agro Murni
PT Golden Biomass Energy
Dalam diktum pertama SK Dirjenhubla tersebut disebutkan bahwa izin sementara melayani kepentingan umum diberikan berdasarkan kerja sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai dengan PT Oleokimia Sejahtera Mas.
P3KD Riau menilai perlu adanya penyelidikan lebih lanjut atas kerja sama tersebut. Masyarakat, kata Purba, berharap aparat penegak hukum turut menelusuri legalitas dan mekanisme pemberian izin tersebut.
Selain persoalan perizinan, P3KD juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas industri pengolahan CPO yang berada di sepanjang pesisir Selat Rupat, meliputi Kelurahan Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, dan Tanjung Penyembal.

Menurut Purba, kawasan tersebut rentan terhadap tumpahan CPO yang dapat mencemari perairan laut, merusak ekosistem, serta berdampak pada nelayan dan warga sekitar.
Ia juga menyebut adanya dugaan reklamasi pantai dengan cara menguruk mangrove menggunakan pasir laut, tanah urug, hingga limbah batu bara.
“Diduga terjadi perluasan area oleh sejumlah perusahaan melalui reklamasi tanpa izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Beberapa perusahaan yang disebut-sebut melakukan reklamasi antara lain PT Agro Murni Tanjung Penyembal, PT SDO Lubuk Gaung, PT SDS, dan PT OSM Sinar Mas Group Lubuk Gaung.
P3KD Riau juga meminta Kementerian ATR/BPN melakukan pengukuran ulang terhadap luasan area industri di Kawasan Industri Lubuk Gaung.
Selain itu, evaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masing-masing perusahaan dinilai perlu segera dilakukan.
“Kawasan Industri Lubuk Gaung tidak jauh dari pemukiman warga. Jangan sampai aktivitas industri berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” tegas Purba.
P3KD Riau berharap pemerintah pusat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan aktivitas industri berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan pesisir Selat Rupat. (red)



