Dirmanews.com, Binjai – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam upaya menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Binjai yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) 2025 yang digelar di Hotel Niagara Parapat, 7–8 November 2025.
Rakorbang yang dihadiri para kepala Bappeda/Bapperida se-Sumatera Utara dan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi ajang strategis dalam menyamakan langkah pembangunan antarwilayah di provinsi ini.
Dalam kesempatan tersebut, Chairin turut dipercaya menjadi narasumber untuk memaparkan program unggulan Pemerintah Kota Binjai yang menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Salah satu program prioritas yang disampaikan adalah pengembangan transportasi massal berbasis antar kawasan, yakni Bus Rapid Transit (BRT) listrik Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang). Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemko Binjai.
“Pemerintah Provinsi berperan dalam perluasan lahan, sementara Pemerintah Kota Binjai fokus pada perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan tersebut,” jelas Chairin.
Ia menambahkan, Pemko Binjai telah melakukan berbagai upaya mendukung proyek strategis ini, di antaranya pembangunan jalan cor beton Jalan Makalona menuju lokasi BRT, median jalan, lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta pos terpadu. “Pemko Binjai sangat mendukung Program Strategis Daerah (PSD) ini sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Selain itu, Chairin juga menyoroti langkah Pemko Binjai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Binjai berada pada angka 5,2%, sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menargetkan capaian hingga 8%. Untuk itu, Pemko Binjai tengah menyiapkan terobosan berupa optimalisasi lahan eks PTPN 2 (kini PTPN 1 Holding) seluas 132 hektare, yang berlokasi strategis di wilayah kota.
“Luas wilayah Binjai yang hanya mencakup 5 kecamatan dan 37 kelurahan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kami memohon dukungan Pemprov Sumut agar dapat mengeluarkan daftar nominatif lahan tersebut,” ujar Chairin.
Pemko Binjai berencana mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan multifungsi yang meliputi cluster industri, perumahan, rumah sakit umum daerah, sarana olahraga, tempat pembuangan akhir modern, pemakaman terpadu lintas agama, bumi perkemahan pramuka, hingga ruang terbuka hijau berupa Botanical Garden. Seluruh rencana ini telah disesuaikan dengan Perda RTRW, RDTR, RPJMD, dan RPJP Kota Binjai.
Menutup paparannya, Chairin menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis tersebut.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kawasan ini nantinya diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, meningkatkan PAD dan retribusi daerah, serta mewujudkan visi Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (bay)
