Dirmanews.com, Binjai – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Binjai menggelar Pelatihan Pembuatan Metadata Statistik Sektoral, Kamis (16/10), bertempat di Aula BKPSDM Kota Binjai.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Binjai, Melfa Fajarina Siagian, S.H., M.H., mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai. Pelatihan turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, yakni Rahmadani Melia dan Suriasih Diah Ekawati.
Dalam sambutannya, Melfa Fajarina menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengelola data dalam membuat metadata dari data yang tersedia. Ini penting untuk menjamin kualitas data dan mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Melfa menjelaskan bahwa metadata berfungsi sebagai informasi tambahan yang menjelaskan atau mendeskripsikan data utama, sehingga memudahkan proses pencarian, evaluasi, dan mencegah terjadinya duplikasi data. “Metadata merupakan bentuk data pokok yang memberikan informasi atau mendeskripsikan data lainnya. Dengan metadata, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber dari BPS Kota Binjai, Rahmadani Melia, menuturkan bahwa pengelolaan metadata statistik dilakukan melalui inventarisasi data menggunakan Formulir Metadata Statistik, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020. “Ada tiga jenis formulir metadata yang digunakan, yaitu Metadata Statistik Kegiatan (Form MS-Keg), Metadata Statistik Indikator (Form MS-Ind), dan Metadata Statistik Variabel (Form MS-Var),” jelas Rahmadani.
Dalam sesi lanjutan, Suriasih Diah Ekawati dari BPS Kota Binjai juga memberikan materi mengenai konsep kompilasi produk administrasi, yaitu metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang bersumber dari catatan administrasi pemerintah maupun masyarakat. “Kompilasi produk administrasi memungkinkan kita memanfaatkan data yang sudah tersedia di instansi seperti rumah sakit, sekolah, atau kantor pelayanan publik, untuk menghasilkan statistik yang valid dan relevan,” ujar Suriasih.
Ia pun memberikan contoh penerapan metode tersebut pada berbagai bidang, antara lain Statistik Kependudukan, Statistik Kesehatan, Statistik Pendidikan, dan Statistik Ketenagakerjaan.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kota Binjai dapat mengelola dan menyajikan data sektoral secara lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan terpadu dan berkualitas, sesuai prinsip Satu Data Indonesia. (bay)
