MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) siap menambah jumlah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD), termasuk mempercepat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke seluruh kabupaten/kota, demi mengatasi dampak pandemi global Covid-19.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ketika memimpin rapat via videoconference dengan seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/04/2020).
“Kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD. Begitu sampai nanti, saya akan siapkan masing-masing lima APD di tiap puskesmas yang ada di kabupaten/kota. Untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD, termasuk masker bedah,” ungkapnya, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, dan Sekretaris Daerah, R Sabrina.
Edy menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memesan 56 ribu rapid test dan 100 ribu masker N95. Sesuai rencana, seluruh peralatan itu akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.
Mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, dia mengaku, akan mempercepat penyalurannya. Sehingga bantuan tersebut dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.
“Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara. Jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150.000/KK, ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50.000/KK, sehingga menjadi Rp 200.000/KK. Untuk itu saya minta di data secara riil oleh bupati dan wali kota se-Sumut,” tegas Edy.
Sebaliknya dalam upaya memutus penyebaran Covid-19, dia turut mengimbau bupati dan wali kota agar benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya.
“Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota. Tolong dimonitor semua rakyat kita keluar-masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya,” seru Edy.
Secara khusus dia juga berpesan, agar para bupati dan walikota tidak hanya menunggu instruksi, malainkan dituntut mampu memaksimalkan apa yang dapat dilakukan secara mandiri.
“Daerah jangan menunggu. Jangan hanya menunggu bantuan pusat. Maksimalkan apa yang dapat dilakukan. Apa kesulitan bapak bupati dan wali kota, tolong segera bilang ke saya. Apa yang dapat saya kerjakan, akan saya bantu. Kita saat ini harus berbagi fikiran dan doa. Hilangkan juga egosektoral,” ujar Edy. (ZF)
