DEPOK-Kementerian Pertanian saat ini mendorong penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani. Bahkan alokasi kredit subsidi untuk pertanian tersebut mencapai Rp 50 triliun. Dari jumlah itu yang dialokasikan untuk usaha tani hortikultura sebanyak Rp 6,39 triliun.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pemerintah telah menargetkan serapan KUR sector pertanian sebesar Rp 50 triliun/tahun. Khusus hortikultura target serapannya senilai Rp Rp 6,39 triliun.
“Kita sudah siapkan KUR sebanyak Rp 1 triliun tiap provinsi, tiap orang bisa pinjam Rp 50 juta,” katanya saat Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2020 di Depok, Selasa (28/1).
Untuk meningkatkan serapan KUR, Syahrul meminta Ditjen Hortikultura untuk membuat Jambore Nasional Hortikultura guna menaikkan kelas komoditas dan petani hortikultura. “Nanti peserta yang ikut bisa bawa bibit unggul dan KUR,” tegasnya.
Syahrul juga berharap dengan adanya KUR ini, bisa terjadi lompatan yang cepat untuk melaksanakan kegiatan dan berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas. Apalagi Kementerian Pertanian telah menetapkan target peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7% per tahun dan gerakan tiga kali ekspor (GraTIEks) hingga tahun 2024.
“Kita negara tropis, apa saja bisa ditanam. Apalagi tanaman tropis banyak disukai dunia. Ada tidak kabupaten yang tidak bisa ekspor. Potensi yang bisa kita ekspor cukup besar,” tuturnya.
Karena itu kata Syahrul, pihaknya membuat penggolongan kawasan dalam tiga kelompok agar pembangunan hortikultura menjadi efektif yaitu kawasan utama, kawasan andalan dan kawasan pengembangan. “Saya harapkan pada kawasan-kawasan tersebut tercipta klaster usaha yang menerapkan sistem budidaya yang efisien, modern, maju sehinga dihasilkan produk berdaya saing,” katanya.
Sementara itu Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto mengatakan, ke depan dengan adanya KUR pemerintah tidak lagi bagi-bagi ‘hadiah’. Fokus anggaran Kementerian Pertanian adalah untuk daerah utama, andalan dan pengembangan.
Daerah utama adalah daerah yang bisa memproduksi sendiri dan mendukung kebutuhan negara lain. Sedangkan daerah andalan yakni 50 persen bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun daerah pengembangan adalah daerah yang belum bisa memenuhi sendiri. “Daerah pengembangan yang akan kita bantu,” katanya.
Namun untuk daerah andalan, Prihasto berharap, bisa memanfaatkan KUR yang nilainya mencapai Rp 6,39 triliun dengan bunga 6 persen pertahun. KUR ini tidak hanya petani yang bisa memanfaatkan, tapi juga offtaker produk yang dihasilkan petanian. “Yang penting bankable dan mendapat dukungan bupati/walikota,” ujarnya.
Karena itu dalam sinkronisasi dengan Dinas Pertanian ini, Prihasto berharap ada komitmen bersama. Misalnya data CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) APBN, CPCL KUR, offtaker KUR, CPCL wajib tanam bawang putih, khususnya kabupaten yang mendapat alokasi bawang putih, informasi ketersediaan benih, informasi harga dan realiasai APBN.(red)
Sumber:tabloidsinartani.com