BINJAI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah menerapkan program vaksinasi mandiri (berbayar) bagi masyarakat kategori mampu, demi mendukung percepatan program vaksinasi nasional pencegahan Covid-19 pada 2022 mendatang.
“Kita dari Fraksi Demokrat pada dasarnya menolak rencana ini. Sebab hal ini tidak cocok diterapkan saat ini. Lebih baik ini tetap dibebankan ke APBN,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, H Juli Sawitma Nasution SH MH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/08/2021) pagi.
Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Binjai tersebut, program vaksinasi berbayar sangat bertolakbelakang dengan tekad dan semangat pemerintah dalam mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.
Di sisi lain, lanjutnya, kesehatan dan pendidikan merupakan dua sektor yang seharusnya menjadi program prioritas pemerintah, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Mohonlah ini dievaluasi lagi. Karena kita tetap ingin vaksinasi tidak berbayar. Kita khawatir kebijakan ini justru akan memicu terjadinya permasalahan baru,” terang Sawit, yang mengaku belum dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, H Ahmad Hasian Siregar. Dia menilai, usulan vaksinasi berbayar tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat selama pandemi Covid-19.
“Kita tidak sepakat. Kalau mau dibuat berbayar, kenapa tidak dibuat sejak awal. Mohon pemerintah adil menyikapi hal ini. Dari awalkan tidak berbayar. Ya, itu harus dilanjutkan dong. Dalam arti, pemerintah harus konsisten,” seru anggota Komisi C DPRD Kota Binjai tersebut.
Di sisi lain Hasian menilai, pemerintah tidak mampu menjelaskan definisi mampu. Sebab Hal ini yang membuat kategori mampu dan tidak mampu menjadi rancu. Apalagi selama pandemi Covid-19, seluruh kelompok masyarakat turut mengalami krisis ekonomi.
“Jangankan kami (legislator), masyarakat pun pasti tidak menginginkan rencana itu. Sebab kita sangat tidak ingin kondisi ekonomi kita semakin terpuruk. Lebih baik pemerintah cari opsi lain untuk menghasilkan pendapatan negara,” ujarnya.
Seperti diketahui, program vaksinasi berbayar sempat hendak diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu oleh PT Kimia Farma Tbk. Namun karena adanya protes dari berbagai pihak, kebijakan itupun diputuskan ditunda dan akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juli 2021.
Menariknya, opsi pemberlakuan program vaksinasi berbayar kembali diusulkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 24 Aguatus 2021 lalu. (dika)